Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan memberantas praktik politik uang dan mengurangi biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai membebani anggaran negara.
“Presiden menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi melalui revisi undang-undang untuk memastikan pelaksanaan pilkada lebih efisien dan bermartabat,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (1/12).
Muhaimin menjelaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi masalah mendasar yang merusak demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan, evaluasi sistem pemilu adalah kunci untuk menciptakan kompetisi politik yang bersih dan adil.
“Politik uang menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Ini harus menjadi fokus utama reformasi pemilu agar demokrasi kita tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” kata Muhaimin.
Diskusi dengan Presiden, menurutnya, juga mencakup rencana revisi undang-undang terkait pemilu dan partai politik guna memperketat aturan dan sanksi terhadap pelanggaran.
Selain politik uang, tingginya biaya penyelenggaraan pilkada menjadi sorotan. Muhaimin menilai, pengeluaran yang membengkak perlu dievaluasi tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
“Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan secara bijak. Reformasi tidak hanya soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga efisiensi anggaran yang mendukung keberlanjutan demokrasi,” tegasnya.
Muhaimin menyebut Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum penting untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia. Ia mengapresiasi keberhasilan beberapa calon kepala daerah yang menang tanpa mengandalkan politik uang.
“Kita perlu belajar dari keberhasilan ini. Dengan dukungan Presiden dan semua pihak, reformasi sistem pemilu yang lebih transparan dan adil dapat diwujudkan,” tambahnya.
Muhaimin menekankan bahwa reformasi ini juga harus melibatkan masyarakat melalui edukasi politik. Ia menilai, pemahaman publik terhadap demokrasi yang sehat merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pemilu yang berkualitas.
“Evaluasi ini tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup pendidikan politik yang menyeluruh. Ini adalah upaya bersama untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Dukungan Presiden Prabowo terhadap evaluasi Pilkada 2024 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem demokrasi.
Dengan fokus pada pemberantasan politik uang dan efisiensi anggaran, reformasi ini diharapkan mampu menciptakan pemilu yang lebih bermartabat, adil, dan berintegritas.(Red)
Sumber : Republika.co.id
Komentar