PANYABUNGAN, SahataNews – Persaingan memperebutkan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mulai memanas. Sebanyak 28 aparatur sipil negara (ASN) resmi mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka 13 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang pendaftarannya ditutup pada Jumat (26/6/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Madina, Ahmad Meinul Lubis, mengatakan hingga batas akhir pendaftaran tercatat 28 ASN yang siap mengikuti seleksi untuk mengisi 13 jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Sampai penutupan pendaftaran kemarin, Jumat, 26 Juni 2026, ada 28 pendaftar,” ujar Meinul saat dikonfirmasi di Panyabungan, Sabtu (27/6/2026).

Dari seluruh jabatan yang dibuka, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi OPD dengan jumlah peminat terbanyak, yakni tujuh orang. Posisi berikutnya ditempati BKPSDM dengan enam pendaftar.

Sementara itu, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing diminati lima peserta. Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Bapperida, serta Sekretariat DPRD (Sekwan) masing-masing memiliki empat pendaftar.

Adapun tiga pendaftar tercatat memilih jabatan Kepala BPKAD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Meinul menjelaskan, proses seleksi kini memasuki tahapan seleksi administrasi yang berlangsung hingga 30 Juni 2026. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 1 Juli 2026.

“Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal dua jabatan yang dilamar,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang beranggotakan lima orang. Pansel dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, dengan anggota terdiri atas dua akademisi dan dua perwakilan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Seleksi terbuka ini diharapkan mampu menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Mandailing Natal. (Rizqi)