Jakarta, – Pemerintah pusat memutuskan untuk menahan anggaran infrastruktur sebagai langkah efisiensi anggaran dalam menghadapi keterbatasan APBN.
Instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengakibatkan penundaan sejumlah proyek fisik, termasuk pembangunan jalan di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina)
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggono, mengungkapkan bahwa kebijakan penundaan ini terpaksa diambil demi memastikan anggaran difokuskan untuk program-program prioritas yang lebih mendesak. “Penahanan anggaran menyebabkan penghentian sementara beberapa proyek, terutama yang berkaitan dengan pembangunan jalan daerah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD),” jelas Dody, usai rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy, pada Senin (18/11).
Namun, Dody memastikan bahwa proyek jalan yang tertunda akan dilanjutkan pada tahun 2025. “Pembangunan jalan daerah ini akan dilanjutkan karena proyek ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, yang pada gilirannya akan mendukung perekonomian dan mobilitas masyarakat,” kata Dody, menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Di Kabupaten Mandailing Natal, dua ruas jalan yang direncanakan dalam Inpres Jalan Daerah 2024, yaitu ruas Bukitmas-Kubangan Tompek dan Aek Godang-Tambangan, ikut terimbas kebijakan ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal, Ir. Elpi Yanti Harahap, mengonfirmasi bahwa proyek pembangunan dua ruas jalan tersebut ditunda. “Kedua ruas jalan ini memang termasuk dalam proyek yang terdampak, namun kami berharap proyek ini dapat dilanjutkan setelah ada instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ungkap Elpi.
Penundaan ini juga dirasakan oleh daerah lain yang memiliki proyek serupa, yang seharusnya dimulai pada 2024.
Meskipun tertunda, harapan besar ada untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, guna meningkatkan kualitas konektivitas dan perekonomian di seluruh Indonesia.(Red)
