Bogor – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui kesalahannya karena tidak mengenakan helm saat dibonceng menggunakan motor pengawalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada Rabu (11/6/2025).
Ia bahkan meminta secara terbuka agar dirinya dan pengendara motor tersebut ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi dalam sebuah video yang diunggah melalui akun media sosial miliknya. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya hendak menghadiri acara peresmian Universitas Bhineka Tunggal Ika yang sebelumnya bernama Universitas Pertahanan (Unhan) di Sentul, Kabupaten Bogor.
“Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, saya menghadiri acara peresmian Universitas Bhineka Tunggal Ika. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikannya, dan rombongan VVIP seperti para menteri, dubes, serta petinggi TNI dan Polri, turut hadir,” kata Dedi Mulyadi seperti diberitakan Nusantara TV.
Karena padatnya lalu lintas akibat iring-iringan kendaraan VVIP, Dedi terjebak kemacetan hingga hampir satu jam. Ia pun memutuskan untuk menumpang motor patwal Dinas Perhubungan demi tiba lebih dahulu sebelum Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dalam keterburuannya itu, Dedi mengakui bahwa ia melanggar aturan lalu lintas karena tidak mengenakan helm. Motor patwal yang digunakannya memang tidak dirancang untuk membawa penumpang dan tidak dilengkapi helm tambahan.
“Saya tidak menggunakan helm dan tentunya pengendara motor tidak menyiapkan helm untuk pembonceng karena motor itu memang jenis motor patwal yang tidak biasa dipakai untuk berboncengan,” ungkapnya.
Gubernur Dedi pun menyampaikan permohonan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor agar dirinya dan pengendara motor tersebut ditilang sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Nah, tentu saya adalah warga negara Indonesia yang melanggar dan itu adalah sebuah kesalahan. Untuk itu saya mohon kepada Kasat Lantas Polres Bogor untuk dilakukan penilangan terhadap motor yang membonceng saya tanpa helm. Karena itu sebuah pelanggaran dan terjadi pada hari kemarin,” jelasnya.
“Intinya yang ingin saya sampaikan, karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukumannya, dan saya bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor atau Pengadilan Cibinong,” pungkas Dedi Mulyadi.
Langkah jujur dan terbuka dari Gubernur Jawa Barat ini menuai respons positif dari masyarakat yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk keteladanan dari seorang pejabat publik dalam menaati hukum.(Red)
Komentar