MAGELANG – SAHATA | Dalam rangka memperkuat integritas institusi dan mencegah praktik korupsi di seluruh lembaga pemerintah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya komitmen tersebut dalam pembekalan materi di Retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat siang.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel Ebenezer, menjelaskan bahwa Kapolri menekankan perlunya internalisasi integritas di dalam institusi kepolisian. “Beliau menjelaskan secara langsung tantangan yang dihadapi, termasuk oknum-oknum yang mencederai citra lembaga,” ungkapnya.
Dalam pembekalan tersebut, Kapolri mengidentifikasi berbagai modus korupsi yang terjadi dalam institusi, menandakan perlunya tindakan yang lebih ketat untuk menjaga citra dan integritas Korps Kepolisian.
Di sisi lain, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan keseriusannya dalam menindak para oknum yang terlibat korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung. “Ia menyatakan komitmennya untuk mempidanakan mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum,” lanjut Noel.
Noel juga menyoroti pernyataan Kapolri yang menyatakan bahwa untuk membangun integritas, harus dimulai dari kepemimpinan. “Ikan yang busuk berasal dari kepalanya, bukan dari bagian lainnya. Oleh karena itu, pembersihan harus dimulai dari pemimpin,” tegas Noel.
Lebih lanjut, Noel menekankan bahwa pemimpin yang berintegritas, seperti Prabowo Subianto, berperan penting sebagai teladan bagi seluruh jajaran pemerintah. Penerapan prinsip politik nilai yang diusung pemimpin akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pencegahan korupsi melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
“Apabila pemimpin menunjukkan komitmen yang kuat, maka akan memotivasi seluruh jajaran untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” jelas Noel.
Retret Kabinet Merah Putih ini juga dihadiri oleh panelis dari institusi Polri dan Kejaksaan Agung, serta pembicara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan sinergi antara lembaga-lembaga hukum ini, harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas semakin mendekat, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Red)
Sumber : ANTARA
