Madina – SahataNews | Ketua Yayasan Sahabat Peduli Sejahtera (SPS), Fahrizal Efendi Nasution, menyoroti kepastian regulasi dari (BGN) dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya menjelang masa libur sekolah dan bulan suci Ramadan.
Anggota DPRD Sumatera Utara dua periode itu menilai petunjuk teknis (juknis) yang belum terperinci memicu beragam tafsir di lapangan. Akibatnya, sejumlah dapur SPPG kebingungan dalam menentukan bahan pengganti ketika komoditas tertentu tidak tersedia di pasar.
Hal tersebut disampaikan Fahrizal dalam rapat Konsolidasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Senin (2/3/2026).
“BGN perlu memberikan kepastian regulasi untuk menghadapi masa-masa bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada lagi kebingungan di tingkat pelaksana,” ujarnya.
Fahrizal juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa program MBG bukan program makanan mewah, melainkan makanan sehat sesuai standar gizi.
“MBG sudah dijelaskan oleh BGN bahwa ini bukan makanan enak, tapi makanan sehat. Itu harus kita pegang. Kalau bicara enak, tentu berbeda lagi,” katanya.
Menurutnya, perbedaan persepsi di tengah masyarakat berpotensi memicu polemik jika tidak diantisipasi melalui edukasi yang masif dan terstruktur.
Mantan pimpinan DPRD Mandailing Natal itu mencontohkan kasus saat masa libur menjelang Ramadan, di mana sejumlah SPPG mengikuti arahan BGN untuk memasok makanan kering dari pelaku UMKM.
Namun, muncul protes dari orang tua karena ukuran roti dinilai kecil dibandingkan produk pabrikan. Selain itu, roti dengan selai tanpa bahan pengawet yang diproduksi hingga 7.500 porsi untuk tiga hari mengalami kerusakan di hari yang sama karena keterbatasan peralatan dan daya tahan produk.
“UMKM kita belum semuanya didukung peralatan memadai. Mereka memedomani makanan sehat tanpa pengawet, tapi ketika diproduksi dalam jumlah besar sekaligus, tentu ada risiko basi,” jelas Fahrizal.
Fahrizal turut meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam menggerakkan sektor perikanan dan pertanian, khususnya hortikultura, guna memastikan ketersediaan bahan baku bagi SPPG.
Ia menilai, dalam lima bulan pertama pelaksanaan MBG di Mandailing Natal, belum terlihat langkah konkret dari dinas terkait untuk mendukung rantai pasok pangan lokal secara sistematis.
Wakil Bupati Mandailing Natal, , yang memimpin rapat tersebut menyatakan sepakat dengan pentingnya kejelasan petunjuk teknis, termasuk pengaturan menu.
Menurutnya, diperlukan rapat lanjutan yang secara khusus membahas penyamaan persepsi terhadap juknis dan surat edaran agar tidak menimbulkan reaksi dari orang tua penerima manfaat.
“Jangan sampai terlalu dipaksakan yang akhirnya memunculkan reaksi dari orang tua. Kita perlu duduk bersama untuk menyamakan persepsi,” ujarnya.
Atika menegaskan, forum lanjutan tersebut krusial agar tidak muncul pemahaman parsial yang berujung polemik di tengah masyarakat.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan teknis pelaksanaan, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan diterima baik oleh masyarakat. (Rls)
