SahataNews – Madina | Nasib ratusan siswa SMKS Mitra Mandiri Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berada di ujung tanduk. Hingga pertengahan Januari 2026, Sebab Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahap II tahun 2025 tak kunjung cair, meski dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah sejak Agustus 2025.
Ironisnya, anggaran yang seharusnya menopang operasional sekolah itu dipastikan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan bakal dikembalikan ke negara. Penyebabnya bukan kesalahan administrasi, melainkan konflik internal keluarga pendiri yayasan yang kian memanas dan berujung saling lapor ke ranah hukum.
Kepala SMKS Mitra Mandiri, Fitri Rizqiyah Nasution, mengungkapkan bahwa segala upaya pencairan BOS telah mentok. Bahkan surat pernyataan resmi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumatera Utara, Dr. Tetti Mahrani Pulungan, tak mampu membuka jalan pencairan dana di Bank Sumut Cabang Panyabungan.
“Kami sudah memutuskan tidak akan mengambil uang itu lagi. Itu kan anggaran tahun 2025. Guru-guru sudah pasrah dan mengikhlaskan gaji mereka selama setengah tahun terakhir tidak dibayar,” kata Fitri dengan nada getir, Rabu (14/1/2026).
Fitri memastikan, hingga hari ini dana BOS Tahap II tersebut masih utuh tersimpan di rekening sekolah. Ia juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis bahwa tidak pernah melakukan penarikan dana.
Namun di balik itu, kegelisahan terbesar Fitri tertuju pada masa depan lebih dari seratus siswa yang kini masih mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Ia khawatir, jika BOS benar-benar dihentikan, sekolah tak lagi mampu beroperasi.
“Kalau BOS dihentikan, jujur saya tidak sanggup menjalankan sekolah ini. Besar kemungkinan anak-anak akan putus sekolah,” ujarnya lirih.
Fitri mengaku telah menyampaikan kepada para siswa agar bersiap mencari sekolah lain. Namun respons yang diterimanya justru mengiris hati.
“Mereka menangis. Banyak yang bilang tidak mau pindah sekolah. Mereka ingin tetap di sini. Saya sedih melihat kondisi mereka seperti itu,” tutupnya.
Sebagai informasi, mandeknya pencairan BOS dipicu oleh penolakan bendahara lama, Syahrida Hafni, untuk menandatangani formulir penarikan dana. Hafni sebelumnya telah diberhentikan sebagai bendahara sekaligus pengajar di sekolah tersebut.
Pemberhentian itu berkaitan langsung dengan konflik antara Fitri dan Rita Zahara Nasution, ibu kandung Hafni. Fitri dan Rita diketahui bersaudara kandung. Rita saat itu menjabat Ketua Yayasan Pendidikan Haji Muslim Panyabungan (YPHMP), sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Pembina YPHMP, Yakhfazuddin Nasution, menyebut Hafni mulai menunjukkan sikap tidak mendukung kebijakan yayasan dan sekolah, sehingga dikeluarkan surat pemberhentian tertanggal 13 Agustus 2025. Meski bendahara baru telah diangkat, pencairan BOS tetap tak bisa dilakukan.
Persoalan semakin ruwet setelah konflik melebar ke pembentukan yayasan baru. Asrul Arifin Nasution, bersama Rita Zahara Nasution dan sejumlah pihak lain, mendirikan Yayasan Pendidikan Muslim Nasution Panyabungan (YPMNP). Mereka mengeklaim tanah dan bangunan SMKS Mitra Mandiri sebagai milik yayasan tersebut.
Bahkan, spanduk kepemilikan dipasang di lingkungan sekolah. Asrul juga mengirimkan surat ke Bank Sumut untuk memblokir rekening sekolah, yang berimbas langsung pada tertahannya dana BOS.
Asrul mengaku telah melaporkan Fitri Rizqiyah Nasution dan Yakhfazuddin Nasution ke polisi.
“Bagi kami penyelesaiannya hanya dua: mereka keluar dari sekolah itu atau menunggu putusan hukum,” kata Asrul didampingi Azwar HM Nasution dan Rita Zahara Nasution, Senin (13/10/2025).
Terkait nasib guru yang belum menerima gaji, pihak YPMNP bersikap tegas.
“Kami tidak tahu-menahu urusan gaji guru, karena mereka bukan berada di bawah yayasan kami,” tegas Asrul.
SMKS Mitra Mandiri sendiri awalnya berdiri di bawah Yayasan Pendidikan Muslim Panyabungan (YPMP). Setelah pendirinya, almarhum Muslim Nasution, wafat, keluarga sepakat membentuk YPHMP pada 2023. Namun, konflik internal justru melahirkan yayasan baru dan menyeret sekolah ke pusaran masalah berkepanjangan.
Kini, yang paling terancam bukan sekadar anggaran, melainkan masa depan para siswa yang terjebak di tengah konflik orang dewasa.(Rizqi)
