Madina – SahataNews | Sorotan publik terhadap belanja modal Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akhirnya dijawab. Sekretaris DPRD Madina, Afrizal Nasution, membeberkan rincian pengadaan barang pada tahun anggaran 2025, termasuk kursi dan meja yang sempat menuai pertanyaan masyarakat.
Afrizal membenarkan bahwa pada tahun lalu pihaknya menganggarkan dan merealisasikan pengadaan kursi dalam jumlah cukup besar. Rinciannya, empat unit kursi pimpinan, 74 kursi pejabat, serta 74 kursi staf.
“Benar, pada tahun lalu ada pengadaan kursi di Sekretariat DPRD Madina,” ujar Afrizal saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (22/1/2026).
Tak hanya kursi, belanja modal mebel juga mencakup pengadaan 37 unit meja. Menurut Afrizal, meja-meja tersebut diproyeksikan untuk melengkapi ruang fraksi yang ada di DPRD Madina.
“Rencananya itu untuk kebutuhan ruang fraksi-fraksi,” lanjutnya.
Selain mebel, anggaran belanja modal juga digunakan untuk alat rumah tangga (home use) yang berada di rumah dinas pimpinan DPRD. Namun Afrizal mengaku tidak dapat merinci satu per satu itemnya karena jumlahnya cukup banyak.
“Itu seperti peralatan rumah tangga di rumah dinas, piring, gelas, dan sejenisnya,” ungkapnya.
Tak kalah menyita perhatian, belanja untuk paket bangunan gedung kantor juga menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, sepanjang tahun 2025 tidak terlihat adanya aktivitas konstruksi di gedung DPRD Madina.
Menanggapi hal tersebut, Afrizal menjelaskan bahwa pekerjaan gedung kantor dimaksud merupakan satu kesatuan dengan rumah dinas Ketua DPRD Madina.
“Penganggarannya satu kesatuan. Kantor ini dan rumah dinas Ketua DPRD itu satu paket dalam belanja bangunan,” jelasnya.
Sebelumnya, masyarakat menyoroti pagu anggaran belanja modal DPRD Madina yang mencapai Rp1,03 miliar, termasuk Rp194 juta untuk paket bangunan gedung kantor. Sorotan muncul karena publik menilai tidak terlihat adanya kursi dan meja baru maupun pekerjaan konstruksi di gedung DPRD sepanjang tahun anggaran berjalan.
Penjelasan Sekretariat DPRD Madina ini diharapkan dapat menjawab tanda tanya masyarakat sekaligus memperjelas penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat. (Rizqi)
