Muniruddin Ritonga Serap Aspirasi Warga Saat Reses DPRD Sumut 2025 di Hurung Jilok 

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Padang Lawas — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., melaksanakan Reses III Tahun Sidang I 2024-2025 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Jumat (20/6/2025).

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Hurung Jilok, Dahrun Hasibuan, tokoh masyarakat Ulin Syahri Nasution, para pemuda Naposo Nauli Bulung Hurung Jilok, serta sejumlah masyarakat desa yang antusias menyampaikan aspirasinya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Dahrun Hasibuan menyampaikan harapannya agar kehadiran anggota DPRD Sumut ini membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Mudah-mudahan abanganda Munir selaku anggota DPRD Sumut dapat menjadi jembatan aspirasi kami ke tingkat provinsi. Kami sangat mengapresiasi karena Desa Hurung Jilok menjadi lokasi reses terakhir beliau di masa sidang ini,” ujar Dahrun.

Sementara itu, mewakili tokoh masyarakat, Ulin Syahri Nasution turut menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Muniruddin Ritonga. Ia berharap warga berani menyampaikan aspirasi secara terbuka demi kemajuan desa.

Dalam kesempatan itu, Muniruddin Ritonga menegaskan bahwa reses merupakan amanah konstitusional yang dijalankan untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

“Saya sangat bersyukur dapat hadir di Desa Hurung Jilok. Kehadiran saya di sini bukan sekadar silaturahmi, tetapi untuk menunaikan kewajiban saya mendengar langsung suara masyarakat,” kata Muniruddin.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut yang membidangi Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Koperasi, UMKM, Pertambangan, Energi, dan Pariwisata, Muniruddin mengajak warga untuk menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan kewenangan provinsi.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan. Jalaluddin meminta adanya program pembinaan remaja dan pencegahan kenakalan remaja. Mangetar Harahap mengusulkan pengadaan pupuk subsidi, penurunan harga pupuk, normalisasi irigasi, serta perbaikan bendungan. Salman Martua Hasibuan mengajukan bantuan obat-obatan pertanian, pengendalian hama, serta peningkatan kapasitas SDM pemuda desa dalam bidang wirausaha. Sementara dari kalangan ibu-ibu pengajian, diajukan permohonan pengadaan seragam wirid yasin untuk kelompok pengajian.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muniruddin berjanji akan menampung seluruh usulan masyarakat dan memperjuangkannya di tingkat DPRD Sumut.

“Mohon sampaikan apa adanya. Mana yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut, nanti akan saya perjuangkan di komisi kami agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” pungkas Muniruddin.

Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya.(Red)

Ketua TP PKK Madina Ajak Ibu-Ibu Bergerak Cegah Narkoba Mulai dari Keluarga

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Panyabungan – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, menyerukan agar seluruh anggota PKK di setiap tingkatan lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

Ajakan itu disampaikan dalam Pertemuan Rutin Pengurus TP PKK Kabupaten dengan TP PKK Kecamatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu, 14 Mei 2025.

“Kita harus cegah peredaran narkoba mulai dari keluarga. Ibu-ibu PKK harus jadi garda terdepan,mulai dari rumah hingga ke lingkungan sekitar,” tegas Yupri Astuti dalam sambutannya.

Ia mengingatkan bahwa bahaya narkoba tak hanya merusak syaraf penggunanya, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pembegalan, hingga pembunuhan.

“Tak jarang, anak yang terpengaruh narkoba bisa melawan orang tuanya. Karena itu, orang tua harus aktif dan peka terhadap perubahan perilaku anak-anak,” ujarnya penuh harap.

Yupri Astuti juga mendorong para kader PKK untuk lebih dekat dengan anak-anak dan melakukan pendekatan yang persuasif. “Awasi pergaulan mereka, dampingi dengan kasih sayang, dan beri pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Sebagai bagian dari kegiatan, pertemuan tersebut juga dirangkai dengan bazar Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK) yang menampilkan beragam produk UMKM lokal, seperti olahan makanan, kerajinan anyaman, hingga madu ternak hasil usaha masyarakat setempat.(Red)

Peti Di Kabupaten Madina Terus Menjadi Sorotan,Ini Penjelasan Dodi Martua

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Panyabungan – Pertambangan Tanpa Izin atau PETI di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) terus menjadi sorotan di masyarakat. Tentunya diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan PETI tersebut sehingga bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya.

Kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Madina dalam beberapa tahun terakhir tercatat terus meningkat. Setidaknya saat ini ada 12 kecamatan di wilayah itu yang masuk dalam zona aktifitas pertambangan tanpa izin antara lain adalah Hutabargot, Nagajuang, Kotanopan, Muara Sipongi, Pakantan, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis.

Dengan maraknya kegiatan pertambangan itu, Bupati Madina, Saipullah Nasution telah mengeluarkan surat perintah penghentian PETI yang beroperasi di sejumlah kecamatan itu. Surat tersebut bernomor 660/0698/DLH/2025 tanggal 17 April 2025.

Surat perintah itu untuk menghentikan menyikapi maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang ada di 12 kecamatan yang ada di Kabulaten Madina yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas Iingkungan hidup sehingga mengancam kelangsungan prikehidupan manusia dan makhiuk hidup lannya.

Kebijakan bupati tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Mandailing Natal dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Martua S Pi MSi.

Dodi menilai, berbagai persoalan lama yang tidak kunjung selesai selama ini satu persatu sudah mulai diurai dan dicarikan solusinya meskipun masih beberapa bulan bupati setelah dilantik.

“Tentunya segala persoalan ini tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Perlu proses, kerja sama dan kerja keras dalam penyelesaiannya.Tidak mungkin bupati dan wakil bupati mampu menyelesaikan persoalan ini tanpa didukung oleh semua pihak,” sebut Dodi Martua kepada Wartawan, Rabu (30/04/2025).

Berbagai langkah berani yang dibuat Pemkab Madina patut diapresiasi. Menurut Dodi yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Madina itu, langkah ini menunjukkan keseriusan bupati dan wakil bupati dalam membangun dan memperbaiki Kabupaten Madina.

Dia menjelaskan, persoalan pertambangan tanpa izin sebenarnya sudah bisa diatasi dengan pengurusan Izin Pertambangn Rakyat (IPR) setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan wilayah pertambangan rakyat seluas 173.96 hektar yang tersebar di delapan lokasi yang ada di tiga kecamatan sesuai dengan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 106.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun begitu, lanjut Dodi keberadaan lokasi WPR itu terkesan belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Tugas Pemkab Madina sebenarnya hanya fasilisator karena keterbatasan kewenangan yang mana sektor pertambangan berada ditangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Untuk itu mari kita dukung agar Bupati Madina dapat mencari solusi dengan melakukan pendekatan dan koordinasi ke pemerintah atasan agar masyarakat penambang terlindungi dan keberlangsungan ekosistem lingkungan bisa terjaga dengan baik,” ungkapnya.(Red)

Bupati Madina: Usulan Masyarakat Melalui Musrembang Harus Jadi Dasar Penyusunan RKPD 2026

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

PANYABUNGAN – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa usulan masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di tingkat desa dan kecamatan harus menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka secara resmi Musrembang RKPD Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa, (29/4/2025).

“Program kegiatan di desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan serta usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD, ini acuan yang sangat penting karena datangnya dari akar rumput,” ujar Bupati Saipullah.

Dalam sambutannya, Bupati memaparkan tiga poin utama yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD 2026. Pertama, penyepakatan prioritas pembangunan daerah dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kedua, penyelarasan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional. Ketiga, pengklasifikasian program pembangunan berdasarkan kewenangan antara pemerintah daerah dan desa.

Sebelum program pembangunan dijalankan, Bupati menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya agar menjadi referensi dan acuan dalam merancang kebijakan ke depan.

RKPD Tahun 2026 ini, lanjut Bupati Saipullah, merupakan pengejawantahan visi-misi SAHATA dan merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madina.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengikuti seluruh proses musrembang dengan serius dan teliti agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada skala prioritas.

Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Salah satu strategi yang ditekankan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Setelah kami dilantik, yang pertama saya inginkan adalah pembentukan BUMD sebagai pintu gerbang untuk mendapatkan ruang fiskal, meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegas Bupati Saipullah.

Musrembang penyusunan RKPD Tahun 2026 ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Selasa hingga Rabu, 29-30 April 2025.

Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mewakili Gubernur, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.(Red)

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Hadiri pembukaan Muskomwil I APEKSI

DAERAH, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Bukittinggi – Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Bukittinggi, Selasa (29/04).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah Komwil I.

Muskomwil I ini turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta 24 Wali Kota dari wilayah Komisariat Wilayah I APEKSI.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang sejak tahun 1985 masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap).

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dua digit selama satu dekade ke depan, sebagai langkah keluar dari jeratan middle income trap,” ujarnya.

Bima Arya juga menegaskan bahwa program nasional seperti Asta Cita harus dijalankan sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Ia menekankan efisiensi fiskal sebagai salah satu kunci utama penguatan pemerintahan daerah.

Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi ajang berbagi solusi dan inovasi antar kota.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H. Harry Pahlevi Harahap yang hadir bersama Plt. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe.S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa Muskomwil I ini merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.

“Kami berharap Muskomwil I APEKSI 2025 ini menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, serta mempercepat pembangunan di seluruh kota anggota Komwil I.ujarnya(Red)

Pemprov DKI Wajibkan ASN Gunakan Transportasi Umum Setiap Rabu

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025 dan mulai berlaku pada Rabu, 30 April 2025.

Ingub tersebut menginstruksikan ASN dan PJLP untuk menggunakan moda transportasi umum massal saat berangkat kerja, melaksanakan tugas kedinasan, dan pulang kerja setiap hari Rabu. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendukung pengurangan emisi kendaraan bermotor, pengendalian polusi udara, serta pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Moda transportasi yang dimaksud meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Railink (kereta bandara), bus dan angkot reguler, kapal penyeberangan, serta angkutan resmi antar-jemput karyawan/pegawai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa membiasakan pegawai menggunakan transportasi publik adalah langkah positif untuk mendukung perbaikan kualitas udara.

“Dari rumah saya ke kantor BPBD di kawasan Petojo Utara, saya naik angkot sampai Cengkareng, lalu lanjut Transjakarta ke Roxy, dan dari sana jalan kaki ke kantor. Ini kebijakan yang baik,” kata Isnawa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah terbiasa menggunakan KRL karena lebih cepat dan efisien.

“Saya naik KRL setiap hari. Fasilitas transportasi umum saat ini sudah memadai dan waktu tempuhnya lebih singkat dibanding kendaraan pribadi,” ujarnya.

Antusiasme ASN terhadap kebijakan ini juga terlihat dari unggahan media sosial. Salah satu ASN, Michael Sitanggang, melalui status WhatsApp menyampaikan dukungannya: “Mari kita dukung kebijakan publik yang baik dan positif.”

Namun, kebijakan ini memberikan pengecualian bagi ASN dan PJLP yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

Pemprov DKI berharap kebijakan ini menjadi contoh konkret bagi masyarakat luas dalam mendorong perilaku transportasi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di Jakarta.(AP)

Sumber : Antara News

PKB Sumut Siap Hadapi Pemilu 2029: Cucun Tegaskan Fokus pada Progres Partai dan Kemenangan

POLITIK & PEMERINTAH, SUMUT|oleh

Sumut – Dalam rangka mempersiapkan kemenangan besar di Pemilu 2029, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan seluruh kader PKB di Sumatera Utara untuk fokus mengoptimalkan progres partai yang telah ditetapkan sejak awal.

Hal ini disampaikan Cucun pada acara Halal Bihalal PKB Sumut yang diadakan di Hotel Emerald Garden, Medan, pada Sabtu (26/4/2025), mewakili Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.

“Seluruh progres harus selesai tepat waktu, karena kinerja kita sebagai pengurus dan anggota dewan akan dinilai oleh rakyat,” ujar Cucun dengan tegas.

Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam Pemilu 2029 sangat bergantung pada konsistensi progres yang telah digariskan oleh Muktamar PKB di Bali.

Cucun meminta agar seluruh kader, dari level atas hingga bawah, untuk terus menjaga kekompakan dan berkomitmen pada perjuangan memenangkan PKB.

“Tak ada pilihan lain selain serius berjuang dan mengabdi demi kepentingan rakyat dan konstituen kita. Kemenangan 2029 hanya bisa tercapai jika kita bersatu dan bekerja keras,” tambah Cucun.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Syuro PKB Sumut, KH Akhyar Nasution, mengingatkan para kader akan pentingnya mempererat persaudaraan dan menjalin silaturahim yang lebih kuat.

“Halal bihalal ini adalah kesempatan baik untuk menyatukan semangat kita. Tema ‘Kita Rajut Kebersamaan Menuju PKB Bangkit, Solid, dan Menang’ menjadi simbol bagi kita semua untuk terus bergerak menuju kemenangan,” ujar Akhyar.

Sementara itu, Ketua PKB Sumut, HM Jafar Sukhairi Nasution, memaparkan capaian gemilang PKB Sumut pasca Pemilu 2024, dengan 4 anggota DPRD Provinsi, 56 anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta 2 anggota DPR RI. Ia menegaskan bahwa langkah konsolidasi lebih awal akan menjadi kunci sukses meraih kemenangan lebih besar pada Pemilu 2029.

“Kita harus solid. DPW PKB Sumut tetap mendukung penuh Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar demi memastikan kemenangan PKB pada Pemilu 2029,” ujar Sukhairi dengan penuh keyakinan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPR RI PKB, H Ashari Tambunan dari Dapil Sumut I, anggota DPRD Provinsi Sumut, serta kader PKB dari berbagai daerah di Sumatera Utara.(Red)

Golkar Madina Gelar Halal Bihalal: Semangat Kekeluargaan dan Komitmen Membangun Bangsa

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Madina – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai acara halal bihalal dan silaturrahmi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di kantor mereka, Kamis (24/4/2025). Mengusung tagline “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antarkader sekaligus menjalin sinergi dengan masyarakat.

Acara dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang mengalun khidmat, membawa nuansa spiritual yang mendalam. Doa bersama dipimpin oleh tokoh agama setempat, menjadi pengantar penuh harap untuk keberkahan dan kesuksesan silaturrahmi ini.

Ketua DPD Partai Golkar Madina, H. Aswin Parinduri, secara resmi membuka acara yang juga dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, para anggota Fraksi Golkar, Kepala BNN Kabupaten Madina Kombes Pol. Edi Mashuri, serta sejumlah perwakilan ormas dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, H. Aswin menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi sebagai fondasi untuk membangun daerah dan bangsa.

“Momentum halal bihalal ini bukan sekadar ajang saling memaafkan, tetapi juga refleksi atas semangat kebersamaan dan kesolidan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Aswin penuh semangat.

Tak hanya sarat makna, acara ini juga disemarakkan dengan penampilan siswa-siswi berprestasi di bidang tarik suara, yang menambah hangatnya suasana kekeluargaan.

Melalui kegiatan ini, Partai Golkar Madina menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat—merajut kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju.(Red)

Saipullah Nasution Tantang Status Quo! Siap Rebut Kursi Ketua DPD Golkar Sumut 2025

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Mandailing Natal – Suasana politik Sumatera Utara (Sumut) mulai menghangat jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) 2025,Saat Salah satu nama kadernya mencuat dan mulai menyedot perhatian. Yakni Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, SH., MM.

Dengan penuh keyakinan, Saipullah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Sumut. Tak sekadar maju, ia datang dengan visi perubahan besar.

“Saya tidak datang untuk mencari kekuasaan. Saya datang membawa semangat pembaruan dan keberanian untuk membenahi tubuh partai ini,” tegas Saipullah.

Dikenal sebagai mantan pejabat tinggi Bea dan Cukai yang kini menjabat Bupati Madina, Saipulloh bukan orang baru dalam hal kepemimpinan dan tata kelola.

Ia kembali ke tanah kelahirannya dengan misi mulia: membangun Madina dari bawah, dan kini berencana mau ke Sumatera Utara dari dalam tubuh Partai Golkar.

“Partai Golkar bukan milik segelintir elit atau lingkaran keluarga tertentu. Golkar milik rakyat, milik kader-kader muda yang punya mimpi besar. Dan itu yang ingin saya perjuangkan,” tegasnya lagi.

Saipullah menilai sudah waktunya Golkar Sumut keluar dari bayang-bayang kepentingan sempit dan membuka ruang luas bagi kaderisasi yang sehat, politik yang rasional, dan arah perjuangan yang nyata untuk rakyat.

“Saya siap berdiri di barisan depan. Kalau orang lain berambisi di pusat, saya justru ingin fokus membesarkan Sumatera Utara. Karena saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari daerah,” ujarnya.

Dengan latar belakang nasional dan semangat lokal, Saipullah tampil sebagai sosok segar di tengah arus politik yang stagnan.

Ia membawa energi baru, gagasan besar, dan semangat untuk menjadikan Partai Golkar kembali sebagai kekuatan politik rakyat.

“Bismillah, saya siap lahir batin. Ini bukan soal jabatan, ini soal dedikasi. Dan saya akan habiskan sisa energi saya untuk membenahi partai dan membangun daerah,” tandasnya.(Red)

Sumber : Antara

Ketua DPRD Madina Mendadak Tinggalkan Sidang Paripurna, Ada Apa?

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Madina – Suasana sidang paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang awalnya berlangsung khidmat tiba-tiba diwarnai insiden tak terduga.

Seperti yang di beritakan media Online HayuaraNet.com, ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mendadak berdiri dan meninggalkan ruang sidang saat Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution baru saja memulai pidato pemerintahan.

Momen mengejutkan ini terjadi di Ruang Paripurna DPRD Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Senin (10/3).

Sidang yang dimulai pukul 11.05 WIB itu awalnya berjalan seperti biasa. Erwin membuka acara dengan menyoroti perjalanan Kabupaten Madina yang kini memiliki 23 kecamatan, 377 desa, dan 27 kelurahan.

Namun, kejutan terjadi saat pembawa acara mempersilakan Bupati Sukhairi untuk menyampaikan pidato.

Di tengah mukadimahnya, Ketua DPRD tiba-tiba terlihat menerima panggilan telepon. Ia tampak berbicara singkat dengan Wakil Ketua DPRD, Indah Annisa, lalu tanpa banyak bicara, keluar dari ruang sidang.

Tak lama kemudian, seorang staf Sekretariat DPRD masuk dan berbicara dengan dua wakil ketua serta sekretaris dewan.

Hingga pidato bupati berakhir, Erwin tak kunjung kembali. Staf DPRD kemudian memindahkan papan nama Indah Annisa ke posisi pimpinan sidang, dan politisi Partai Golkar itu mengambil alih kepemimpinan hingga acara selesai.

Bisik-bisik di Ruang Sidang

Peristiwa ini langsung mengundang reaksi dari peserta sidang dan tamu undangan. Bisik-bisik pun terdengar di sudut ruangan. Ada yang menduga Ketua DPRD punya agenda lain yang lebih mendesak, ada pula yang bertanya-tanya apakah ada ketegangan politik di balik aksinya.

Saat dikonfirmasi usai sidang, Sekretaris DPRD Afrizal Nasution mengaku belum mengetahui alasan Ketua DPRD meninggalkan ruang sidang. “Saya belum tahu, kami belum berjumpa,” ujarnya singkat.

Sidang paripurna ini dihadiri 27 dari total 40 anggota DPRD. Berikut daftar anggota DPRD yang hadir:

  1. Erwin Efendi Lubis
  2. Indah Annisa
  3. Miftahul Falah
  4. Edi Anwar
  5. Saripada
  6. Ahmad Taufik Siregar
  7. Muslim Pulungan
  8. Ali Makmur
  9. M. Yusuf
  10. Amdani
  11. Zainal Arifin Simbolon
  12. Khairul Anwar Hasibuan
  13. Salman
  14. Jeni Saputra
  15. Zubaidah
  16. Binsar Nasution
  17. Bahran Saleh
  18. Habibi
  19. Ardiansyah
  20. Zainuddin Nasution
  21. Edi Adwar
  22. Ilham Syururi
  23. Hatta Usman Rangkuti
  24. Tasmil
  25. Sulthoni
  26. Wildan
  27. Suhelmi.