MEDAN – SahataNews | Menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2026, isu pengendalian inflasi menjadi perhatian utama pemerintah.
Hal tersebut diketahui saat kehadiran Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM-TPID) se-Sumatera Utara, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (6/2/2026).
Agenda strategis yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh kabupaten/kota ini bertujuan memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025–2027.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, serta dihadiri Forkopimda Sumut, para bupati dan wali kota, unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, BPS, Bulog, hingga jajaran OPD teknis terkait.
Dengan mengusung tema “Akselerasi Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Strategis Nasional”, HLM-TPID menitikberatkan langkah antisipasi tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok jelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Dr. Rudy B. Hutabarat, mengingatkan bahwa tekanan inflasi berpotensi meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya penguatan sinergi TPID melalui peningkatan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi publik yang efektif. BI juga menyatakan dukungan penuh terhadap roadmap pengendalian inflasi sebagai pedoman bersama yang berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjelang HBKN 2026 merupakan agenda prioritas pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya komunikasi publik untuk menghindari kepanikan di tengah masyarakat, memperkuat peran TPID di daerah, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam menjaga rantai pasok komoditas pangan strategis.
Data terkini menunjukkan inflasi Sumatera Utara secara year-on-year (y-o-y) mencapai 3,81 persen, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Meski demikian, sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta sayuran hijau tercatat menjadi penyumbang deflasi pada Januari 2026 secara month-to-month (m-to-m).
Di sisi lain, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan. Komoditas seperti tarif listrik, beras, daging ayam ras, ikan laut, hingga jasa pendidikan turut memberi andil signifikan terhadap laju inflasi.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sumatera Utara juga mendorong penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit pangan guna menekan disparitas harga. Seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan kewaspadaan serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat.
Bupati Mandailing Natal hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, serta Bagian Perekonomian SDA. Kehadiran jajaran ini menegaskan komitmen Pemkab Madina dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pemantauan harga serta pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) secara berkelanjutan.
Melalui HLM-TPID dan peluncuran roadmap pengendalian inflasi ini, diharapkan seluruh daerah di Sumatera Utara semakin solid dalam menghadapi potensi gejolak harga. Stabilitas ekonomi daerah diyakini menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.(Rizqi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan