Mandailing Natal – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution turun langsung ke Kecamatan Natal dalam agenda blusukan selama dua hari untuk mendengar keluhan warga secara langsung. Ia menegaskan tak ingin hanya mengandalkan laporan dari jajaran pemerintah yang kerap dibalut kalimat-kalimat manis tanpa solusi.
“Saya ingin tahu kondisi di lapangan secara nyata. Jangan sampai hanya dibuai laporan yang indah, tetapi realitanya berbeda,” ujar Saipullah dalam diskusi bersama masyarakat di Hotel Kurnia, Pasar V Natal, Kamis (3/4).
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, berbagai keluhan dilontarkan warga, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan seperti ambulans, infrastruktur yang rusak, hak plasma perkebunan yang belum tuntas, hingga pencemaran merkuri akibat tambang emas ilegal. Saipullah berjanji akan mencari solusi agar permasalahan ini bisa segera ditindaklanjuti.
Di kesempatan itu, Saipullah juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. “Partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi adalah modal penting untuk membangun Madina yang lebih maju,” katanya.
Namun, di tengah semangat membangun daerah, Bupati menyoroti tantangan besar terkait keterbatasan anggaran. “Kita harus cermat dalam mengelola anggaran. Infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tetap jadi prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memberantas peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan. “Madina bukan hanya jalur peredaran, tapi sudah jadi sumbernya. Ini ancaman serius bagi generasi muda kita,” ujar Saipullah.
Sementara itu, Ketua Lembaga Advokasi Buruh dan Rakyat Natal (LABRN), Ali Anafiah, mengungkapkan harapannya agar pengalaman nasional Saipullah dapat menghadirkan terobosan di tengah keterbatasan anggaran. Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan perkebunan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban plasma kepada masyarakat.
“Sebagian perusahaan sudah menunaikan kewajiban, tapi masih ada kealpaan. Kami ingin masyarakat asli bisa menikmati sumber daya alam yang ada,” katanya.
Pemkab Madina sendiri berencana menggelar rapat koordinasi untuk membahas hak-hak masyarakat dalam sektor perkebunan. “Kami berharap keputusan nanti benar-benar berpihak pada rakyat,” tambah Ali.
Camat Natal, Mulia Gading, turut memberikan gambaran tentang kondisi wilayah, mulai dari jumlah sekolah, fasilitas kesehatan, hingga koordinasi antar unsur Forkopimcam dalam mendukung program pembangunan daerah.
Blusukan ini diharapkan menjadi langkah nyata Pemkab Madina dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
