JAKARTA – SahataNews | Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara terkait penggunaan anggaran sebesar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan langkah tersebut merupakan kebutuhan strategis di tengah fase awal pembentukan lembaga.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, BGN saat ini masih berada dalam tahap awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia mengakui, pada fase ini BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki kapasitas penuh untuk mengelola seluruh kebutuhan kegiatan kompleks secara internal,” tambahnya.

Menurut Dadan, pelaksanaan berbagai agenda seperti kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis membutuhkan dukungan tenaga profesional yang berpengalaman. Di sinilah peran EO dinilai krusial.

“Penggunaan jasa EO merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu,” jelasnya.

Ia menambahkan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid, yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki BGN di fase awal pembentukannya,” ujarnya.

Tak hanya dari sisi teknis, pelibatan pihak ketiga juga disebut membantu penataan administrasi dan keuangan agar lebih tertib dan transparan. Dengan sistem terpusat, proses pengadaan hingga pelaporan dinilai lebih sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi dengan baik,” katanya.

Dadan menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Termasuk di dalamnya bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan guna memastikan keamanan pangan.

“Karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO membantu memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif, menarik, dan berdampak luas,” tegasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO juga dinilai lebih rasional dibandingkan membentuk tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan dinilai memerlukan waktu, sementara program harus segera dijalankan.

“EO hadir sebagai solusi jembatan agar program tetap bisa dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ucapnya.

Ia memastikan seluruh penggunaan anggaran, termasuk jasa EO, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi.

“Setiap pengeluaran dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, serta dapat diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” pungkas Dadan.

Sumber : Kompas.com