Jakarta – Dalam era di mana kepercayaan publik menjadi mata uang penting, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menekankan bahwa transparansi adalah fondasi bagi lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik. “Keterbukaan bukan sekadar formalitas, ini adalah hak publik yang harus dijaga,” tegas Muzani saat menghadiri acara uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang diadakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Kamis (14/11)
Bagi Muzani, masyarakat harus punya akses untuk mengetahui alokasi dana negara yang digunakan partai politik atau instansi pemerintah. “Kita semua menggunakan uang negara. Wajib bagi kita untuk terbuka dan akuntabel,” ujarnya.
Tanpa keterbukaan, ia menilai masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap berbagai program pemerintah.
Partai Gerindra, kata Muzani, berkomitmen untuk menjadi contoh dalam hal transparansi. “Gerindra telah mempresentasikan kepada KIP bagaimana dana publik kami gunakan, mulai dari pendidikan politik hingga rekrutmen kader dan konsolidasi di seluruh tingkatan partai,” jelasnya.
Gerindra bahkan mengunggah laporan keuangannya di situs resmi partai, memastikan masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah.
Harapan besar Muzani adalah agar KIP terus memperketat pengawasan keterbukaan lembaga-lembaga publik. “Transparansi itu kebutuhan, bukan sekadar formalitas. Tanpa transparansi, masyarakat bisa semakin pesimis dan berpotensi tidak percaya pada lembaga negara,” tambahnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas keterbukaan informasi, Gerindra telah menerima sepuluh penghargaan dari KIP sebagai lembaga paling inovatif dan informatif.
Dengan pencapaian ini, Gerindra bukan hanya bicara soal keterbukaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata untuk menjadi partai yang mengutamakan akuntabilitas demi menjaga amanah publik.(Red)
Sumber : AntaraNews
