Jakarta – SahataNews | Dunia pers tanah air tengah diguncang polemik serius usai Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Sabtu (27/9/2025).
Langkah kontroversial ini langsung menuai kecaman keras dari berbagai organisasi pers. Mereka menilai tindakan tersebut bukan hanya menghalangi kerja jurnalistik, tetapi juga berpotensi membatasi hak publik dalam memperoleh informasi.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, menegaskan bahwa pertanyaan Diana terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih sesuai etika jurnalistik. Ia mengingatkan, pihak yang menghalangi kerja wartawan bisa dijerat pidana berdasarkan Pasal 18 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Nada serupa disuarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum Akhmad Munir menilai pencabutan ID pers tersebut bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers. “Alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak bisa dijadikan dasar pembatasan tugas jurnalis,” tegasnya.
Forum Pemred juga ikut bersuara. Ketua Retno Pinasti menyatakan negara wajib memastikan kebebasan pers tetap terjaga, termasuk di lingkungan kepresidenan.
Dukungan terhadap Diana turut datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers. Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim mendesak BPMI segera mengembalikan kartu liputan dan meminta maaf secara terbuka. Direktur LBH Pers Mustafa Layong bahkan menegaskan bahwa penghambatan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum sekaligus ancaman bagi demokrasi.
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) pun tidak tinggal diam. Ketua Umum Irfan Kamil menyebut pencabutan ID sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers, sementara Sekjen Ponco Sulaksono mengingatkan bahwa tugas jurnalis dilindungi undang-undang dan tidak boleh diintimidasi.
Di tengah derasnya kritik, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya turun tangan. Ia meminta BPMI segera mencari solusi. “Kita cari jalan keluar terbaik. Besok akan dikomunikasikan dengan CNN Indonesia,” ujar Pras usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam.
Menurut Pras, pihaknya bersama BPMI akan membuka ruang dialog dengan CNN Indonesia pada Senin (29/9/2025). Ia memastikan, Presiden Prabowo sudah mengetahui insiden ini.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari mengonfirmasi bahwa seorang staf BPMI memang datang langsung ke kantor CNN Indonesia pada Sabtu malam untuk mengambil kartu identitas milik Diana.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, mengingat menyangkut kebebasan pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Pertemuan antara CNN Indonesia dan pihak Istana pun dinantikan, apakah mampu meredakan ketegangan atau justru membuka babak baru dalam hubungan pemerintah dan media.(Rls)
Sumber : AntaraNews
