JAKARTA – SAHATA |Dalam upaya meredakan ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengusulkan inisiatif diplomatik yang berani dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-RRT di Vientiane, Laos. Dalam forum yang penuh ketegangan ini, Ma’ruf menyerukan reaktivasi jalur komunikasi langsung antara pejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), langkah yang sangat penting untuk mencegah insiden yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.
“Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan bukan hanya ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga bagi perdamaian dunia. Kita perlu mencegah potensi konflik melalui dialog terbuka dan komunikasi yang efektif,” ujar Ma’ruf Amin, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan regional.
Wapres juga mengajak semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan menghormati hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982. “Mari kita bawa semangat kerjasama ini untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman di Laut China Selatan,” tambahnya.
Isu ketegangan di kawasan ini menjadi salah satu fokus utama KTT Ke-45 ASEAN, bersamaan dengan krisis kemanusiaan di Myanmar dan konflik yang terjadi di jalur Gaza. Wapres menyoroti pentingnya penyelesaian Kode Tata Perilaku (Code of Conduct) antara ASEAN dan RRT pada tahun 2026, yang diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.
Situasi semakin memanas dengan serangkaian insiden tabrakan antara kapal-kapal Tiongkok dan Filipina. Pada 19 Agustus 2024, bentrokan terjadi, yang diwarnai oleh saling tuduh antara kedua pihak. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tarriela, mengungkapkan bahwa kapal Tiongkok telah menyebabkan kerusakan pada kapal mereka. Di sisi lain, juru bicara Tiongkok membantah dan menyatakan bahwa kapal Filipina telah melanggar perairan mereka.
Insiden serupa kembali terjadi pada 25 Agustus 2024, menambah ketegangan di wilayah tersebut. Tiongkok bahkan dituduh menghalangi misi kemanusiaan Filipina untuk memberikan bantuan ke kapal penjaga pantai yang terdampar.
Dengan klaim kedaulatan atas kepulauan yang dikenal sebagai “Nanhai Zhudao,” pemerintah RRT semakin menegaskan haknya atas kawasan yang diperdebatkan. Dalam konteks ini, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa diplomasi dan dialog adalah kunci untuk mencapai solusi damai, demi kebaikan semua negara di kawasan yang bergejolak ini. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.(R12KI)
Dilansir dari Antara.com
Komentar