JAKARTA, SahataNews – Sikap partai-partai koalisi yang menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon Wakil Presiden pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto mulai memunculkan beragam tafsir politik.

Di balik sikap yang terlihat sebagai bentuk kepercayaan kepada presiden, sejumlah pengamat justru membaca adanya kalkulasi politik untuk mengamankan posisi masing-masing partai dari risiko pemerintahan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Gabriel Lele, menilai sikap tersebut bisa menjadi strategi partai-partai koalisi untuk menjaga jarak dari tanggung jawab politik pemerintahan.

Dalam siniar AFU, Senin (16/11/2026), Gabriel mengungkapkan bahwa partai pengusung tampaknya tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam menentukan sosok pendamping Prabowo.

Menurutnya, apabila partai mengusulkan kader sendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden, konsekuensi politiknya juga berpotensi ikut ditanggung apabila pemerintahan menghadapi persoalan.

Sebaliknya, dengan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo, tanggung jawab atas pilihan tersebut akan lebih banyak berada di tangan presiden.

“Partai-partai pengusung sedang berusaha untuk menjauhkan diri secara normatif juga etis,” ujar Gabriel.

Ia juga menyoroti kriteria calon Wakil Presiden yang disampaikan sejumlah elite partai. Menurutnya, persyaratan tersebut bisa saja menjadi cara untuk menghindari munculnya kandidat dari internal koalisi sendiri.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia melihat sikap kompak partai-partai koalisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elektoral masing-masing menjelang Pemilu 2029.

Yunarto bahkan melontarkan sindiran bahwa partai-partai kemungkinan tidak ingin ikut menanggung risiko apabila perjalanan pemerintahan ke depan menghadapi situasi sulit.

“Jangan-jangan enggak mau ikutan kapal karam,” sentil Yunarto.

Menurutnya, situasi politik bisa saja berbeda apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan sedang tinggi. Dalam kondisi tersebut, partai-partai koalisi diperkirakan justru akan berlomba-lomba menawarkan kader terbaiknya untuk menduduki kursi RI-2.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tetap menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok Wakil Presiden sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo.

Menurut Golkar, presiden merupakan pihak yang paling memahami sosok pendamping yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan.

Golkar juga menyatakan siap menerima dan mendukung siapa pun yang nantinya dipilih Prabowo, termasuk apabila posisi tersebut diberikan kepada kader Partai Gerindra maupun tokoh dari luar partai politik.

Perbedaan pandangan antara elite partai dan pengamat politik tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengisian kursi Wakil Presiden bukan hanya menyangkut siapa sosok yang akan mendampingi Prabowo.

Lebih dari itu, keputusan tersebut juga berpotensi menjadi ujian bagi soliditas koalisi sekaligus memperlihatkan bagaimana masing-masing partai menghitung kepentingan politiknya menjelang kontestasi 2029. (Rls)