JAKARTA, SahataNews – Kabar mengenai niat Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengundurkan diri kembali menjadi sorotan publik. Isu tersebut semakin menguat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir dari TribunNews, Konfirmasi itu disampaikan Budi Arie melalui pesan singkat kepada awak media pada Rabu (11/11/2026).
Saat ditanya mengenai kabar bahwa Gibran kembali menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Betul,” jawabnya.
Pernyataan tersebut semakin menambah perhatian publik terhadap dinamika politik di lingkungan pemerintahan pusat, terlebih sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengungkap adanya pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran terkait keinginan pengunduran diri tersebut.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo disebut tidak langsung menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Namun, Presiden memberikan sejumlah pertimbangan dan saran kepada Wakil Presiden.
Setelah melalui pembicaraan tersebut, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo. (Rls)
Sumber : Tribun News
