Madina – SahataNews | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar rapat evaluasi kegiatan Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah serta persiapan pelaksanaan Work From Home (WFH) yang berlaku dalam waktu dekat ini.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati pada Kamis, 26 Maret 2026, ini dipimpin langsung oleh Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
“Rapat ini untuk mengevaluasi kegiatan selama Ramadan sampai dengan hari raya, apakah ada kendala dan bagaimana penanganannya. Saat ini musim kemarau dan terjadi sejumlah kebakaran,” kata Saipullah.
Terkait WFH, Saipullah menekankan Pemkab Madina harus mempersiapkan diri secepatnya, termasuk mengatur mekanisme pelaksanaannya sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
Dalam kesempatan ini, Saipullah mengungkapkan Madina telah mendapatkan izin untuk tujuh lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tapi hanya satu yang layak untuk ditindaklanjuti.
“Enam blok secara fisik sudah rusak dan tidak dapat ditindaklanjuti dan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus memenuhi beberapa persyaratan,” ungkap dia.
Sementara itu, Pemkab Madina juga tengah menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat keuangan daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak hanya bergerak di sektor pertambangan rakyat, tetapi juga akan menaungi berbagai divisi.
“Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah dan masyarakat, juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih mandiri bagi Madina,” pungkas Saipullah. (Rizqi)
