SahataNews – Madina | Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Taufik Siregar, menggelar Reses I DPRD Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Yayasan Aljakfar Ibnu Husein, Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kamis (11/12/2025). Sejumlah persoalan pembangunan fisik hingga minimnya anggaran kelurahan menjadi sorotan utama dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut.
Kegiatan ini dihadiri Lurah Mompang Jae Faisal Hasibuan, tokoh masyarakat, naposo nauli bulung, dan puluhan warga setempat.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Lurah Mompang Jae Faisal Hasibuan menyampaikan terima kasih atas komitmen Ahmad Taufik Siregar yang telah membawa sejumlah pembangunan fisik ke wilayahnya, salah satunya proyek rabat beton di Lorong III.
“Walaupun anggarannya minim, tapi sudah ada bukti yang dibawa Bapak ini untuk kita. Terima kasih atas perjuangannya,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, masyarakat seringkali hanya melihat kontraktor yang bekerja di lapangan tanpa mengetahui proses panjang dan peran anggota DPRD dalam memperjuangkan anggaran di tingkat pembahasan.
Faisal juga menyoroti persoalan krusial di tingkat kelurahan, yaitu minimnya anggaran operasional. Ia menyebutkan, alokasi untuk kebutuhan ATK dan operasional kantor hanya sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta per tahun.
Untuk tahun 2026, Dana Kelurahan direncanakan tetap diprioritaskan pada pembangunan rabat beton di titik-titik situasional berdasarkan hasil rembuk kelurahan. Sementara untuk tahun 2025, anggaran kelurahan sudah diplot untuk pembangunan fisik dan sedikit pengadaan alat kantor.
Menanggapi keluhan warga dan pihak kelurahan, Ahmad Taufik Siregar yang juga Ketua Komisi I DPRD Madina, mengakui bahwa masalah minimnya anggaran tidak hanya dirasakan kelurahan, melainkan juga berdampak pada banyak sektor.
Ia mengungkapkan bahwa APBD Madina 2026 akan mengalami tekanan berat akibat adanya pemotongan Transfer Khusus Daerah (TKD) lebih dari Rp200 miliar.
“Tahun 2026 merupakan tahun lebih sulit karena TKD kita dipotong lebih dari Rp200 miliar,” ungkapnya.
Akibatnya, alokasi dana untuk pembangunan fisik diperkirakan hanya sekitar Rp70 miliar dari total APBD Rp1,8 triliun.
Taufik menyebutkan, sejumlah usulan pembangunan strategis juga ikut terdampak, termasuk Jalan Rumbio dan Jalan Tanjung Mompang, yang sebelumnya sempat masuk pembahasan namun kembali terancam dipotong.
Menurutnya, anggaran Dinas PUPR di luar Dana Bagi Hasil (DBH) hanya akan difokuskan pada tiga kegiatan utama:
1. DBH Sawit untuk wilayah pantai barat,
2. DBH Migas untuk Puncak Sorik Marapi,
3. Sekitar Rp1 miliar untuk pembukaan jalan Panyabungan Timur tembus Padanglawas.
Di akhir kegiatan, Taufik juga mengingatkan warga agar memastikan data kependudukan mereka lengkap untuk mempermudah akses layanan kesehatan dalam skema Universal Health Coverage (UHC) yang ditanggung pemerintah daerah dan provinsi.
“Masyarakat yang sakit jangan takut berobat karena pemerintah menanggung biayanya. Tapi identitas harus lengkap dan terbarukan,” tegasnya.
Kegiatan reses berjalan lancar dengan sesi diskusi interaktif antara warga dan legislator, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mendorong pembangunan yang lebih merata di Mandailing Natal.(Rizqi)
