SahataNews – Jakarta | Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebutuhan darurat bagi warga terdampak banjir disertai tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, segera terpenuhi. Hal itu disampaikan setelah ia berkomunikasi langsung dengan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, pada Rabu (26/11/2025).
“Tadi saya sudah telepon, mendapatkan laporan dan berkoordinasi dengan Bupati Tapteng, Masinton, terkait bantuan mendesak. Kami juga bekerja bersama menentukan titik lokasi yang bisa dijadikan tempat pengungsian ataupun membangun dapur umum,” ujar Saifullah di Jakarta.
Menurutnya, tim Kementerian Sosial saat ini telah bergerak menuju kawasan terdampak membawa bantuan yang dibutuhkan pemerintah daerah. Bantuan tersebut meliputi tenda, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, logistik makanan, serta pakaian anak-anak dan orang dewasa.
“Sebagian bantuan sudah tiba, dan sebagian lagi masih dalam perjalanan dari gudang logistik di Medan. Total nilai bantuan kedaruratan yang telah digelontorkan mencapai hampir Rp1 miliar, dan jumlahnya akan terus bertambah sesuai perkembangan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Saifullah menegaskan, dalam situasi darurat bencana, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penanganan agar penderitaan warga dapat segera diringankan.
Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling signifikan akibat hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor. Hingga siang ini, dilaporkan sedikitnya delapan warga meninggal dunia, ratusan orang mengalami luka-luka, dan sejumlah titik terisolasi akibat akses jalan tertimbun material longsor.
Selain menyalurkan bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengerahkan tenaga profesional dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu penanganan tanggap darurat di lapangan. Mereka akan bekerja bersama tim gabungan dari Basarnas, TNI/Polri, dan BNPB.
“Dampaknya cukup besar. Selama memang dibutuhkan, Kementerian Sosial akan terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten,” tegas Saifullah. (Rls)
Sumber :AntaraNews
