Panyabungan – SahataNews | Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menegaskan tidak ada titipan pengadaan buku yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025 sebesar Rp6 juta per desa, sebagaimana isu yang mencatut nama Bupati dan Wakil Bupati.
“Bupati dan Wakil Bupati menegaskan tidak ada titipan (pengadaan buku),” kata Atika saat menjawab pandangan umum babak pertama yang disampaikan anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat, Binsar Nasution, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Jumat (19/9/2025) sore.
Meski membantah keras, Atika menyampaikan pihaknya akan menginstruksikan Inspektorat Madina untuk menyelidiki kebenaran informasi terkait dugaan adanya lembaga tertentu yang meminta pengadaan buku di setiap desa dengan mengatasnamakan pimpinan daerah.
“Selaku pimpinan Kabupaten Madina, kami berkomitmen melalui Inspektorat Madina untuk menyelidiki dan segera melaporkannya. Masalah ini juga akan kami bahas dalam rapat atau pertemuan lebih lanjut,” tegasnya.
Atika menambahkan, Pemkab Madina tetap konsisten mengarahkan penggunaan Dana Desa sesuai hasil musyawarah desa (Musdes), bukan berdasarkan titipan pihak manapun.
Sebelumnya, anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat, Binsar Nasution, mengajukan interupsi untuk meminta klarifikasi kepada Wabup Atika terkait isu tersebut.
Dalam wawancara usai rapat paripurna, Binsar mengungkapkan bahwa Fraksi Demokrat menerima laporan dari sejumlah camat dan kepala desa mengenai adanya dugaan titipan pengadaan buku sebesar Rp6 juta per desa dengan mencatut nama pimpinan daerah.
“Camat dan kepala desa menyampaikan hal ini karena mereka keberatan. Artinya, mereka tidak suka dan tidak sepakat jika Dana Desa dipaksakan untuk menampung pengadaan buku tersebut,” kata Binsar.
Binsar menambahkan, pihak yang menitipkan pengadaan buku itu diduga menjual nama Bupati dan Wakil Bupati.
“Yang kami sangat sayangkan, lembaga yang disebut-sebut dalam isu ini seharusnya menjaga independensi. Lembaga ini dekat dengan pemerintah, bahkan lembaga keulamaan. Sangat disayangkan jika ikut terlibat dalam hal seperti ini,” tegasnya.
Binsar memastikan Fraksi Demokrat akan terus memantau kondisi di lapangan meskipun Wabup Madina telah menegaskan tidak ada keterlibatan pimpinan daerah dalam isu tersebut.
“Kami akan pantau terus di lapangan. Kalau isu ini tetap berjalan, kami akan laporkan lagi di DPRD. Kami memang tidak berwenang menindak secara hukum, tetapi tugas kami menyampaikan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(Rizqi)
